Leasing Tarik Paksa Kendaraan Bisa Diproses Hukum, Hery Gunawan,S.H : Ancaman Pidana 9 Tahun

Serang,Berantaskorupsi.com–Kasus penarikan atau perampasan roda dua maupun empat oleh oknum pihak leasing secara paksa atau dengan berbagai modus yang marak terjadi,dinilai merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Ketua Umum LBH Perjuangan Adil Indonesia Hery Gunawan,S.H mengatakan pihak leasing sebaiknya tidak melakukan kesewenang-wenangan dalam hal debitur yang mengalami macet pembayaran.Apalagi dengan cara menarik atau merampas kendaraan debitur dengan berbagai modus,diantaranya melakukan panggilan debitur untuk datang kekantor leasing.

Cara tersebut tidak dibenarkan oleh hukum.Dan debitur memiliki hak secara hukum untuk melaporkan tindakan penarikan atau perampasan tersebut kepihak kepolisian atas dasar Pasal 368 KUHPidana,ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara.Tegas Praktisi Hukum Hery Gunawan,S.H kepada Brantaskorupsi.com rabu tanggal 21 juli 2021.

Untuk diketahui, *Pasal 368 ayat (1) KUHP menyatakan : “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain,atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang,diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.*

Dijelaskan juga Ketum LBH PAI ini, bahwa perkembangan hukum di Indonesia terkait leasing berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi(MK) nomor 18/PUU-XVII//2019 tertanggal 6 januari 2020,menyatakan pada intinya Penerimq hak fidusia(kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri,melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Namun demikian menurut Hery,pihak leasing dapat melakukan eksekusi sendiri(parete eksekusi),sepanjang debitur mengakui adanya wanprestasi(cidera janji).

MK menyatakan,sepanjang pemberi hak fidusia(debitur)telah mengakui adanya “cidera janji”(wanprestasi)dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia,maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia untuk dapat melakukan eksekusi sendiri” tandas Hery yang tergabung di Perkumpulan Pengacara Islam Dan Penasehat Hukum Islam Indonesia.( Red )

author

Author: