KEPOLISIAN JANGAN ASAL TANGKAP

BK, Jakarta,- Pada umumnya pihak kepolisian berhak menangkap para pelaku kriminal atau Narkoba.26/01/2024

Pihak kepolisian bertugas dan bekerja sangat ekstra dan mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya, dalam tugasnya pihak kepolisian juga mempunyai aturan yang tertuang dalam Undang-undang.

Aturan mengenai penangkapan salah satunya dituangkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan yang diduga sebagai tersangka untuk kepentingan penyidikan. Penangkapan dapat dilakukan jika terdapat bukti yang cukup dan menguatkan oleh pihak kepolisian. Penangkapan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya paksa yang boleh dilakukan oleh pihak kepolisian demi penyelesaian kasus yang sedang ditanganinya.

Prosedur penangkapan menurut KUHAP.
Menurut Pasal 17 KUHAP, penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup yang dimaksud adalah minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, yakni:
keterangan saksi, keterangan ahli
surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Pasal ini menegaskan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betu – betul melakukan tindak pidana.

Prosedur penangkapan oleh polisi menurut KUHAP, yakni:

Penyidik memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada tersangka;
surat penangkapan tersebut harus menyebutkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat ia diperiksa;
tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan;
dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan orang yang tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.
membuat berita acara penangkapan.

Prosedur penangkapan menurut Peraturan Kapolri.
Prosedur penangkapan oleh polisi lebih lanjut diterangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Dalam peraturan tersebut, petugas yang melakukan penangkapan wajib untuk:

Memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;
menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan;
memberitahukan alasan penangkapan;
menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan;
menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan;
senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap; dan
memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.

Namun pada kenyataannya masih banyak pihak kepolisian yang tidak melakukan sesuai dengan peraturan dan Perundang – undangan yang telah di tetapkan.
Masih banyak pihak kepolisian yang dianggap melakukan pelanggaran tersebut. Terkadang pihak kepolisian juga terlihat arogansi dalam melakukan penangkapan terhadap di duga tersangka.

Apa lagi dalam penanganan penangkapan oleh pihak kepolisian tersebar di media – media sosial yang terlihat arogansi dan pelanggaran jika kita melihat dalam aturan S.O.P nya tersebut.
Dari aturan dan perundang-undangan diatas tersebut sangatlah jelas bahwa pihak kepolisian dalam melakukan tugasnya di tuangkan dalam peraturan dan perundang-undangan.

Meskipun masih ada pihak kepolisian yang melakukan pelanggan dalam melaksanakan tugasnya semoga kedepannya pihak kepolisian lebih memahami dalam melakukan tugasnya yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan agar tidak lagi masyarakat menilai bahwa pihak kepolisian melakukan tugasnya terlihat arogansi dan melakukan pelanggaran HAM.

Dalam peraturan dan perundang-undangan tersebut pihak kepolisian harus merekat erat dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah di tetapkan dalam melaksanakan tugasnya sehingga tidak ada lagi kasus salah tangkap dan arogansi tersebut di mata masyarakat. ( RH )

 

Rate this article!
author

Author: